Masalah Inflasi dan Kebijakan Pemerintah
INFLASI
- Pengertian
Inflasi adalah
suatu keadaan dimana terdapat kenaikan harga umum secara
terus-menerus. Jadi bukan harga satu atau dua macam barang saja,
melainkan kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa, dan
pula bukan hanya satu atau dua kali kenaikan harga melainkan
kenaikan harga secara terus-menerus.
Pembedaan inflasi
atas parah tidaknya berguna untuk melihat dampak dari inflasi yang
bersangkutan. Apabila inflasi itu ringan, biasanya justru mempunyai
pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian untuk
berkembang lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan
membuat orang menjadi bergairah bekerja atau ada insentif untuk
bekerja, menabung. dan mengadakan investasi.
Sebaliknya dalam
masa inflasi yang parah yaitu pada saat terjadi hiperinflasi,
keadaan perekonomian menjadi kacau balau dan perekonomian menjadi
lesu, banyak orang tidak bersemangat, menabung, maupun mengadakan
investasi atau produksi. Tabungan akan semakin lenyap dan digantikan
dengan hoarding, yaitu menyimpan dalam bentuk barang dan bukan uang.
Sebagai akibat
keseluruhan, jumlah barang dan jasa menjadi semakin langka dalam
perekonomian, sehingga harga tidak menjadi semakin reda kenaikannya,
tetapi justru akan menjadi semakin cepat, dan perekonomian menjadi
semakin parah keadaanya. Nilai uang merosot terus dan karena itu
uang menjadi tidak berharga sehingga begitu diterima terus
dibelanjakan lagi. Keadaan ini akan semakin memperparah
perekonomian.
- Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi
- Tingkat
pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan barang dan jasa
- Tuntutan
kenaikan upah dari pekerja
- Penambahan
penawaran uang dengan cara mencetak uang baru
- Kekacauan
politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia pada
tahun 1998
- Indeks harga konsumen (IHK)
Indeks harga
konsumen ukuran rata-rata perubahan harga dari suatu paket komoditas
(commodity basket) dalam suatu kurun waktu tertentu atau antarwaktu.
Tujuan perhitungan
IHK:
- Mengetahui
perkembangan harga barang dan jasa yang tergantung pada diagram
timbangan IHK.
- Sebagai
pedoman untuk menentukan suatu kebijaksanaan yang akan dating,
terutama di bidang pembangunan Indonesia.
- Sebagai
penghitungan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- Mempermudah
pemantauan supply dan demand khususnya barang kebutuhan masyarakat
yang ada di pasar.
- Macam Inflasi
1.
Berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau berdasarkan parah
tidaknya, inflasi terbagi atas:
- Inflasi
ringan: (kurang dari 10% pertahun)
- Inflasi
sedang: (antara 10% - 30% pertahun)
- Inflasi
berat: (antara 30% - 100% pertahun)
2.
Berdasarkan dari penyebabnya, inflasi terbagi atas:
- Inflasi
permintaan (demand pull inflation): adalah inflasi yang disebabkan
oleh adanya tarikan permintaan terhadap barang dan jasa sehingga
mendorong harga untuk meningkat. Tarikan permintaan ini biasanya
disebabkan oleh adanya pembelanjaan defisit atau anggaran belanja
pemerintah yang defisit (deficit financing).
- Inflasi
penawaran (cost push inflation): adalah inflasi yang ditimbulkan
karena desakan kenaikan biaya produksi, terutama kenaikan biaya
tenaga kerja atau upah buruh.
- Inflasi
spiral (spiral inflation): adalah inflasi yang disebabkan oleh
kenaikan harga yang didorong oleh kenaikan upah, dan diikuti oleh
kenaikan harga lagi, dan diikuti oleh kenaikan upah lagi.
- Inflasi
impor (imported inflation): terjadi karena pengaruh inflasi
luar negeri, yaitu akibat adanya perdagangan antarnegara.
- Kebijakan Penanggulangan Inflasi
Menurut kaum Klasik
maupun Keynes, inflasi tidak hanya berkaitan dengan uang beredar
tetapi juga dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia dalam
perekonomian. Oleh karena itu untuk menanggulangi inflasi yang utama
ialah menekan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar atau
mengurangi jumlah uang yang beredar. Cara ini dapat ditempuh dengan
berbagai kebijakan sebagai berikut:
- Kebijakan
bertahap (gradual approach): yaitu menghendaki pengurangan laju
pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Tindakan ini akan mengurangi
laju peningkatan harga, tetapi juga akan menambah tingkat
penganguran.
- Kebijakan
drastic (cold turkey approach): yaitu menghendaki pengurangan jumlah
uang yang beredar secara drastis. Pengambilan kebijakan berusaha
untuk menghilangkan inflasi secara cepat, namun dengan pendekatan
ini, peningkatan jumlah pengangguran akan menjadi lebih besar.
- Kebijakan
penghasilan (income policy): yaitu menghendaki adanya penekanan
tingkat upah secara cepat baik dengan perundang-undangan atau
himbauan.
- Kebijakan
insentif perpajakan (tax incentive plan): dalam kebijakan ini
pemerintah mengenakan pajak tambahan terhadap perusahaan-perusahaan
yang menaikkan tingkat upah, dan justru mengurangi pajak terhadap
perusahaan yang tidak melakukan kenaikan tingkat upah.
Kebijakan Pemerintah
Kebijakan
fiskal dan kebijakan moneter umumnya dianggap sebagai kebijakan
untuk mengelola akan sisi permintaan barang dan jasa dalam suatu
perekonomian, dengan tujuan untuk mempertahankan produksi nasional
suatu perekonomian atau suatu negara yang mendekati kesempatan kerja
penuh (full employment) dan juga mempertahankan harga tingkat barang
dan jasa pada tingkat yang sudah tercapai sekarang. Apabila terdapat
kelebihan permintaan di atas penawaran akan dapat menimbulkan
inflasi, sedangkan apabila terdapat kelebihan penawaran di atas
permintaan akan terjadi deflasi dan pengangguran.
Pemerintah
dapat mempengaruhi permintaa dalam perekonomian dengan menggunakan
kebijakan fiscal yaitu dengan cara meningkatkan dan mengurangi
pengeluaran pemerintah, subsidi dan tingkat pajak, sedangkan dengan
kebijakan moneter, pemerintah dapat mengurangi dan meningkatkan
jumlah uang yang beredar. Atau dengan campuran dua kebikjasanaan
tersebut yaitu dengan mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun
jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.
- Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiscal
adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara
memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya
pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau
belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya
tingkat pendapatan nasional.
Pada umumnya
pemerintah akan berusaha menentukan target balanja negara, kemudian
menentukan tingkat pendapatannya paling tidak dapat menutup seluruh
anggaran belanja yang telah ditetapkan tersebut.
Adapun pengeluaran
pemerintah itu dapat dibedakan menjadi pengeluaran untuk pembelian
barang dan jasa (exhaustive expenditure), dan pengeluaran transfer
(transfer expenditure) seperti subsidi, bantuan bencana alam dan
sebagainya.
- Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter
adalah kebijakan yang mempengaruhi permintaan dan penawaran akan
uang guna menjamin kestabilan ekonomi. Adapun kebijakan moneter ini
secara umum dibedakan menjadi kebijakan uang ketat (tight money
policy) dan kebijakan uang longgar (easy money policy). Selanjutnya
instrument dari kebijakan itu dapat dibedakan menjadi 3 macam
instrument yaitu:
- Kebijakan atau politik pasar terbuka (open market operation): ini
digunakan untuk menambah atu mengurangi jumlah uang yang beredar
dengan cara pemerintah dalam hal ini adalah bank sentral ikut serta
dalam jual beli surat berharga. Kalau pemerintah ingin menambah
jumlah uang yang beredar, maka ia membeli surat berharga di paar
modal. Sedangkan kalau pemerintah bermaksud mengurangi jumlah uang
yang beredar, maka ia menjual surat berharga.
- Kebijakan atau politik diskonto (rediscount policy): pemerintah
yaitu bank sentral menentukan tingkat atau suku bunga kredit
terhadap dana yang dipinjam oleh bank-bank umum dari bank sentral.
Kemudian bank umum dalam memberikan kredit kepada nasabah harus
memungut bunga pinjaman pula. Supaya bank umum tidak menderita rugi
maka ia harus memungut bunga dengan suku bunga yang lebih tinggi
daripada suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral terhadap bank
umum.
- Kebijakan atau politik deking perbankan (legal reseve
requirement): bank sentral sebagai pusatnya bank dapat mengatur
bank-bank lain dalam melakukan usahanya, khususnya dalam hal yang
berkaitan dengan pengendalian kestabilan ekonomi. Bank umum dalam
memberikan kredit kepada para nasabah harus mengingat ketentuan yang
diberikan oleh pemerintah yaitu bank sentral. Bank umum dalam
memberikan kredit harus dideking dengan sejumlah karyawan tertentu,
seperti emas, valuta asing, sertifikat Bank Indonesia, deposit
berjangka dan uang inti.
Sumber: